jump to navigation

UU Kewarganegaraan RI tidak Relevan Lagi April 17, 2006

Posted by aniq in UIN Online.
trackback

Student Center, UINJKT Online– UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia.  

Demikian disampaikan anggota DPR RI, Drs. Slamet Efendi Yusuf, M.Si dalam Seminar Nasional, “Pro-Kontra RUU Kewarganegaraan; Sebagai Solusi Perkawinan Campuran di Indonesia”, yang diselenggarakan Badan Ekskutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Administrasi Keperdataan Islam (AKI), Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Student Center, Senin (17/4).  

Menurut Slamet, ketidaksesuaian tersebut, antara lain, berkaitan dengan permasalahan yuridis, sosiologis dan teknis peraturan perundang-undangan. Secara yuridis ketidaksesuaian UU No. 62 Tahun 1958 dengan ketentuan UUD RI 1945 dapat terlihat dari perbedaan sistem pemerintahan yang digunakan, yaitu sistem parlementer menjadi presidensial, sehingga menteri yang disebutkan dalam UU No.62 Tahun 1958 tidak dikenal lagi dalam sistem pemerintahan UUD Negara RI tahun 1945.

 

Sedangkan dari segi sosiologis, kata Slamet, pelaksanaan UU No.62 Tahun 1958 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Pasalnya, UU tersebut masih menyimpan banyak diskriminasi etnis dan gender yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

 

Hadir pada kesempatan yang sama ketua Lembaga Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu (KPC MELATI), Enggi Holt sebagai pembicara. Enggi mengatakan, masalah yang mendasar yang harus dipikul perempuan WNI akibat dari UU No.62 Tahun 1958 adalah ia tidak diberi kewenangan oleh UU untuk menurunkan kewarganegaraan Indonesianya kepada anak-anaknya yang lahir dari hasil perkawinan campuran yang sah.

 

Sehingga, lanjut Enggi, sesuai dengan peraturan yang mengawasi lalu lintas orang asing yang tingal di wilayah Indonesia, ibu WNI ini harus setiap tahunnya memperpanjang izjin tinggal anaknya yang seorang WNA untuk tinggal dan menetap di Indonesia.

 

Hadir pula dalam seminar ini, Drs H Wahiddudin Adam, SH (Direktur Hormonisasi Undang-undang DEPHUM dan HAM), Ratna Batara Munti, M,Si (LBH APIK), Marsilina (APAK) *ANI

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: